Tempatkan Masalah Pada Tempatnya - Dogaiye Post

Breaking

Home Top Ad

No Dialog; Yes Referendum

SEGERA

Bebaskan Tahanan Politik Papua

Thursday, July 23, 2020

Tempatkan Masalah Pada Tempatnya








Oleh: Y. A. Nawipa


Pengantar

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia yang diberikan mandat  untuk mengelolah, memelihara, dan menjaga  segala ciptaan Tuhan yang terangkum diatas bumi maupun yang berada di dalam laut. Allah menempatkan manusia di tanah perjanjiannya untuk beranak cucu supaya berkembang bertambah banyak penuhi bumi dan hingga taklukkan serta menguasai semuanya. Manusia itu sendiri memiliki hak. Hak yang dimilikinya hampir semua aspek baik berpikir, berbicara, berekspresi, beragama, berkumpul dan termasuk mendirikan organisasi.

Sebenarnya Hak Asasi tidak terkena pembatasan kecuali direstriksi dalam keadaan darurat dan oleh karena itulah manusia boleh melakukan apa saja sesuai kehendaknya selama ia hidup di dunia. Dalam Deklarasi Universal HAM 1948 terdapat dua kategori, yakni hak yang bisa direstriksi oleh UU dan tidak terkena restriksi dalam sikon apapun. 

Mengapa hak asasi dikotak-kotakkan sampai hak seseorang dapat dibatasi? karena kebebasan tanpa batas berpotensi terjadinya instabilitas dalam negeri. Maka dirumuskan sedemikian rupa. Setiap manusia mempunyai hak yang sepadan untuk menjalani hidup dengan bebas dalam payung hukum yang sama. Dimata hukum semua warga negara adalah sederajat.

Jika benar begitu, upaya untuk saling memahami eksistensi adalah sangat lebih dari penting. Sebab didalam negara ada manusia yang mengatur, mengurus, menjalankan dan sebenarnya manusialah yang membentuk negara demi kebaikkan dan kebahagiaan bersama. Dalam pelayanan untuk memanusiaakan manusia pun harus diukur dari  ukuran manusia dan jangan diukur dengan standar malaikat. Yang penting adalah saling memahami dan berbuat  baik terhadap sesama manusia yang lain. 

Setiap manusia terlahir dengan kecenderungan untuk berbuat baik, tidak ada manusia dibumi  yang terlahir untuk membunuh, menindas,  memenjarakan, menghilangkan, memperkosa, dan sebagainya  tetapi  kadangkala faktor pendorong menuntut sehingga hal yang berhubungan dengan filantropi sengat minus bagi pengendali negara Indonesia. Hal tersebut telah lama berlangsung hingga kini mempraktikkannya  tanpa merasa bersalah.

Negara Indonesia  adalah pemangsa rakyat Papua. Kehadirannya di tanah Papua sebagai harimau yang berada di tengah-tengah domba untuk mencerai-beraikan atau mencabik-cabik. Keberadaan Indonesia dengan persekutuannya esensinya mencari reputasi publik dengan mengutamakan  kepentingan-kepentingan nasional dan pribadi sampai pada gilirangnya Indonesia tidak mau mengakui masalah-masalah kemanusiaan di tanah Papua; tidak mau merekonsiliasi noda bangsa di masa kelam dan enggan memberikan kesempatan kepada rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri melalui mekanisme referendum merdeka. Dengan demikian tidak jarang rakyat menyebut negara Indonesia adalah buta, tuli, dan cacat. Dikatakan demikian lantaran lembaga-lembaga penyelesaikan masalah malah dibuatnya menjadi penampung masalah tidak pernah memikirkan untuk mencari solusi.

Hak berbicara, berpendapat, berekspresi, hak untuk hidup, hak untuk merdeka berhasil  dijebolkan oleh ABRI/TNI sebelum menyelenggarakan PEPERA 1969 dalam kurung waktu (1961-1969) sehingga rakyat Papua hingga saat ini dari segi psikologi mental dan pikiran mereka masih trauma karena ingatan masa lalu yang buruk (Memoria Passionis) terus menghantui. Tetapi kalau kita melihat secara objektif dan faktual jangankan hari ini,  dulu pada waktu PEPERA berlangsung rakyat tidak berkeinginan untuk bergabung bahkan sama sekali tidak berkehendak untuk menjadi bagian dari NKRI. Mereka lebih memilih untuk merdeka dan jumlah anti Indonesia lebih besar ketimbang jumlah bergabung dengan Indonesia.

Hal ini kita bisa melihatnya dalam laporan tahun 1969 yang dinyatakan oleh pengawas utusan perwakilan  PBB  Dr. Fernando Ortiz Sanz di sidang umum PBB bahwa:“Mayoritas orang Papua menunjukkan berkeinganan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan negara Papua merdeka”  hal yang sama juga, ada pengakuan yang disampaikan dari Duta Besar Amerika Serikat pada bulan juni 1969 kepada  anggota Tim PBB  Ortiz Sanz secara tertutup bahwa: “ 95% orang-orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.” [Yoman 2005,hal 83].

Kehadiran Indonesia di tanah Papua  tidak pernah merancang dan mau membicarakan tentang kehidupan dan masa depan orang Papua. Indonesia anggap Otonomi sebagai satu-satunya obat yang kuratif menyembuhkan luka yang sudah cukup lama belum sembuh-sembuh. Namun, dimata rakyat sebagai pihak korban kebijakan melihatnya bahwa otonomi justru memperparah luka di tubuh Indonesia. 

Sekilas Ulasan, Mengapa Bangsa Papua Ada Di Indonesia

Banyak orang menyebut Papua  “surga kecil yang jatuh ke bumi”  slogan ini benar adanya, sebab sumber daya alam sangat melimpah yang akhirnya berspektakuler ke seluruh dunia dan melalui ekspedisi-ekspedisi dari berbagai negara salah satunya ialah Jean Jacques Dozy menemukan Ertsberg di Papua. Ia seorang geolog muda berkebangsaan Belanda. Daya saing disisi kadar alam  kiranya menjadi rebutan negara-negara kapitalis, akhirnya berita tentang itu terpampang di banyak media menjadi sajian utama dan tersebar ke segala arah hingga berbagai pemangku kepentingan berkecimpung berduyun-duyun datang mengeksploitasi dan merusak alam raya Papua melalui perantaraan Indonesia.

Oleh sebab alamnya melimpah ruah, maka sangat berpotensi kepada negara yang baru saja merdeka yaitu West Papua yang berumur 19 tahun dipaksakan secara kekerasan dan penuh dengan manipulasi adminitrasi secara fisik dan non fisik oleh negara Indonesia termasuk Amerika Serikat dan Belanda. 

Pertanyaan saya adalah mengapa Amerika, Indonesia dan Belanda mau melangsungkan  PEPERA 1969 sebagai penentuan nasib sendiri? Saya berpikir dan berpendapat bahwa ini adalah sebuah permainan yang pernah dilakukan oleh negara-negara tersebut, ini benar-benar telah menjadi kabel telanjang dengan alasan mereka melakukan ini supaya mengelabui skenarionya. 

Karena jelas-jelas pada 1 Mei  1963 sebelum PEPERA diselenggarakan, Papua diserahkan secara diam-diam oleh UNTEA (PBB)  kepada Indonesia. Strategi Ini adalah konspirasi politik internasional yang dehumanisasi  orang Papua.  Perjanjian New York yang pernah dibuat sebelum penyerahan di dalam ada 29 pasal yang termuat/diatur  hampir seluruhnya tidak ditemukan yang mengatur tentang masa depan Papua dan hak mereka yang pro merdeka dibatasi oleh musyawarah yang digembar-gemborkan oleh Indonesia sebagai mufakat akibatnya telah menjadi sumber masalah hingga kini.

Indonesia pada waktu itu melanggar pasal 18-d juga yang berbunyi  Pelaksanaan penentuan pendapat rakyat dengan praktek internasional yang artinya one man one vote.” Meski demikian bunyinya namun praktik PEPERA tidak berdasarkan bunyi Pasal 18-d, justru Pemerintah Indonesia menawarkan untuk menyelenggarakan praktik lokal (musyawarah). Selain itu digunakan pula sistem Penentuannya dengan Plebisit.   Pada akhirnya laporan pengawas yang diutus untuk mengamati PEPERA  Dr. Fernando Ortiz Sanz menyatakan penyesalannya dimuka umum sidang PBB karena tidak sesuai dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam New York Agreement.

Karena itu tidak lain tidak bukan saya menyimpulkan PEPERA sebagai sandiwara oleh penguasa untuk menguasai dan mengeksplotiasi kekayaan alam Papua. Akibat kerusakan sanitasi alam juga memicu punahnya manusia Papua secara drastis, tidak hanya manusia namun binatang dan hawan yang berkeriapan pun turut terhabasi. Arus ini sedang berlangsung secara masif. Masalah-masalah inilah yang tak pernah kunjug selesai sampai saat ini.  Permasalahan ini masih  menyertai orang-orang Papua sehingga  tagisan, jeritan, ratapan dan penderitaan   telah menjadi sarapan  pagi, siang, sore dan malam pada setiap tahunnya. 

Nyawa tidak sama dengan aspal

Masalah kemanusiaan adalah masalah yang fundamental karena menyangkut  harga diri (dignity). Siapapun dia, sebagai manusia yang sepadan di mata Tuhan sangat hati-hati dan janganlah berperilaku sebagai pemilik nyawa dengan sewenang melakukan tindakan-tindakan kebrutalan kepada manusia lain. Karena manusia sesungguhnya sama persis dalam hal bisa merasa sakit, sedih, sukacita, dukacita, marah, dan sebagainya. 

Maka waspadalah perbuatan yang merepresentasikan kepada kelompok tertentu untuk membuat suasana menjadi gaduh. Saatnya Negara Indonesia mestinya kembali buka sejarah demi mengetahui mengapa negara terbentuk dan melakukan evaluasi dari segala arus yang mengikat urusan domestik.

Menurut Alkitab Kejadian pasal 1:26-27 sudah cukup jelas menjelaskan. Disana diinterpretasikan bahwa manusia digambar oleh tangan Allah dalam rupa yang sama dengan Allah.  Tetapi kalau nyawa, Allah tidak menggambarkannya,  melainkan diberikan oleh  Allah secara Cuma-Cuma kepada setiap manusia yang hidup di atas dunia. Itu yang  perlu catat,  pelajari, dan dipahami. 


Sekali lagi, Nyawa manusia tidak digambarkan tetapi dilimpahkan kepada setiap manusia secara prodeo.

Itu artinya bahwa manusia tidak mempunyai hak untuk mengambil atau meniadakan nyawa seseorang kecuali  Allah karena ia berkuasa memberikan dan mengambil kembali.  Berarti nyawa merupakan sesuatu yang dilimpahkan untuk memanfaatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kita memiliki pusat yang sama yaitu Allah.

Dan nyawa itu sendiri sifatnya sementara, sehingga sewaktu-waktu manusia pasti akan mati. Untuk itulah setiap manusia diperintahkan untuk melakukan dan hidup dalam pengaturan Allah. Setiap manusia pada dasarnya akan meninggal dunia itu nilai konstan  karena menyangkut nyawa yang dimana pusatnya adalah Tuhan, Allah kita.

Yang menjadi pertanyaan adalah selain keputusan Tuhan sebagai haknya  apakah tindakan-tindakan kebrutalan penumpasan nyawa yang melayang sini-sana dengan berbagai operasi militer baik itu bentuknya secara terang-terangan, diam-diam maupun misterius  di atas tanah Papua yang terjadi selama 58 tahun itu adalah  suruhan dari Tuhan?

Politik adu-domba senantiasa dan sedang terjadi di Papua untuk mengelabui segala macam pelanggaran hak asasi manusia di atas tanah Papua yang dilakukan oleh TNI/Polri bersama kekuatan negara. Dalam rencana negara seperti ini maka negara biasanya menawarkan pembangunan infrastruktur jalan  yang beraspal dalam hal ini untuk menggantikan dengan nyawa manusia. 

Negara biasanya menawarkan paket otonomi kepada rakyat untuk dijadikan sebagai daerah otonomi khusus sebagai upaya membungkam dan menyibukkan orang Papua mimis permen terus agar orang Papua tidak lagi mengurus dan menyuarakan Papua Merdeka. Tetapi rakyat tahu hari bahwa Otsus yang merupakan gula-gula manis dari Jakarta hanyalah pembawa malapetaka dalam kehidupan yang menguras baik tenaga, pikiran, aspirasi, dan segala sumber kekayaan alam.

Masalah HAM tidak sama dengan jalan peraspalan yang merupakan pokok pembangunan yang digembar-gemborkan oleh negara, masalah Papua tidak seidentik dengan otonomisasi yang terjadi, masalah Papua bukan baku melempar-lempar kesalahan kepada  orang oleh negara. 

Justru semua upaya yang digagaskan oleh negara  ini yang mengancam kehidupan orang-orang Papua dengan dalil pembangunan infrastruktur jalan otonominasis dsb. Selalu melalui grand design dari negara ini mengakibatkan banyak orang Papua menjadi korban kepentingan banyak jiwa yang dikorbankan di atas pembangunan infrastruktur jalan. 

Melalui otonomi khusus segalanya  bebas  masuk dan keluar melakukan transaksi barang-barang terlarang;  melalui otonomi khusus Papua menjadi tempat prostitusi bebas; melalui otonomi khusus transmigrasi orang  non Papua secara besar-besaran, melalui otonomi khusus Pembangunan Mesjid sana-sini dengan bentuk yang gede-gede menandakan jumlah transmigrasi semakin bertambah.

Masalah  HAM berarti hubungannya dengan kondisi manusia yang terjadi pada diri dan kehidupan mereka dengan sumber penyebab yang jelas. Maka segala macam bentuk yang dicanangkan oleh negara Indonesia pada dasarnya adalah memusnakan orang Papua ras Melanesia.

Sebagai suatu ilustrasi, saya tidak menghiraukan soal apakah anda akan paham atau sadar  dengan ilustrasi ini, karena kebiasaan buruk secara masif tumbuh kembang dalam NKRI. Ilustrasinya seperti berikut:


Seandainya saya menumpang di rumah anda apabila tiba-tiba saya membunuh anakmu tanpa kesalahan apa-apa, menculik tanpa mengetahui inti masalah, menghilangkan tanpa sepengetahuan keluarga, memperkosa dan menyiksa secara tidak manusiawi dalam kondisi yang tengah berlangsung seperti ini, anda muncul sebagai sebagai ayah dari anak itu,  apakah yang anda perbuat ?  pastinya  anda memprotes “mengapa/kenapa” bahkan bisa saja berduel.  Tetapi misalnya saya  menjawabnya “tenang saja pak, saya sudah membangun pagar, jalan, dan rumah, atau memberikan anda otsus. Apa reaksi anda ketika mendengarnya? Nah kelau ceritanya  begini lucu tooo?. Oleh karena itu nyawa tidak bisa disamakan dengan aspal atau pembangunan jalan, jembatan, bangunan-bangunan besar. 

Camkan ini:
Hi Indonesia janganlah berperilaku sebagai pemilik nyawa.  Pemilik nyawa adalah Allah itu sendiri, ia memberikan nyawa hanya interim, dalam waktu yang diberikan inilah diajak untuk manfaatkan agar Indonesia memberikan kesempatan kepada Papua untuk menentukan nasibnya melalui metode referendum. Bukan Otsus eee! Rakyat Minta Referendum!. Rakyat bukan tidak mau paket otonomi tetapi selama 20 tahun rakyat telah menguji dan ternyata Otonomi adalah produk hukum yang gagal sudah expire alias kedaluwarsa. Satu-satunya yang Indonesia dan Papua lakukan adalah referendum sebagai solusi demokratis.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Terimakasih anda sudah bagikan