Seruan Aksi, AMP Jakarta Mengundang Semua Orang Yang Pro Demokrasi

Pamflet Aksi

JAKARTA DOGAIYE POST-Aliansi Mahasiswa Papua di Jakarta mengeluarkan pemberitahuan sekaligus mengundang organisasi maupun individu pro demokrasi bahwa besok hari Selasa 14 Juli 2020 akan melakukan aksi demonstrasi dengan unjuk rasa Menolak Otonomi Khusus Jilid II; Menggugat Hasil PEPERA 1969; serta Menuntut berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua.

Alasan mendasar aksi tersebut adalah selama 19 tahun pemberlakuan Otonomi Khusus dinilai tidak sama sekali menjawab persoalan rakyat Papua terutama soal kasus-kasus HAM di Tanah Papua serta Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat PEPERA tahun 1969 yang tidak adil, demokratis, bermartabat dan penuh kecurangan; oleh karena itu rakyat Papua menuntut kepada negara Republik Indonesia untuk  Berikan Hak Menentukan Nasip Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi bangsa Papua Barat.

Selenkapnya silahkan baca sampai habis guys. Negara Indonesia mengklaim secara sepihak bahwa wilayah West Papua adalah bagian sah dalam Negara Republik Indonesia, tetapi sejarah dengan tegas membuktikan sebaliknya; Bangsa West Papua bukanlah bagian sah dari Indonesia.

Sejak West Papua mendeklarasikan kemerdekaan sejak 1 desember 1961, namun kemerdekaan itu hanya bertahan 19 hari, karena saat itu, Soekarno mengumandangkan “Operasi Trikora” di Alun-Alun Utara Jogyakarta, Soekarna juga membentuk operasi mandala yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto pada saat itu, dan itu sebagai malapetaka dan Awal mula Genosida bagi papua

Disaat saat yang sama itu juga, Indonesia mengirim militernya dalam jumlah banyak ke wilayah West Papua, tujuannya untuk mendukung propaganda Indonesia dipanggung Internasional dan meneror serta membunuh orang Papua yang pro kemerdekaan Papua serta dengan tujuan untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (Act of Free Choice) 14 Juli 1969 yang kemudian hari dianggap oleh orang Papua sebagai Act Of No Choice.

Alasan penolakan orang Papua terhadap hasil penentuan pendapat rakyat (PEPERA) sangat jelas, yaitu, ketidak-demokratisan dalam penyelenggaraannya, dalam penyelenggeraannya sangat bertentangan dengan hukum internasional, dimana setiap dewasa pria dan wanita di Papua memiliki hak untuk memilih, seperti yang telah dibahas di dalam Perjanjian New York (New York Agreement), namun dalam pelaksanaannya Indonesia menggunakan cara lokal/curang yaitu musyawarah dengan hanya memilih 1.025 orang yang telah dipersiapkan untuk memilih Indonesia dan hanya 175 orang saja yang menyampaikan hak pilihnya dan membaca teks yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu, sedangkan populasi orang dewasa di Papua pada saat itu berjumlah 800.000 (delapan ratus ribu) jiwa.

Gelombang protes dan penolakan atas hasil penentuan pendapat rakyat (PEPERA) terus terjadi di seluruh wilayah West Papua, namun pemerintah Indonesia lewat militer yang telah dikirim ke wilayah West papua menembak secara membabi buta ke arah para demonstran yang menyampaikan aspirasinya damai, penolakan terus terjadi hingga masa berakhirnya jenderal “Soeharto” yang kemudian ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa pro demokrasi di Indonesia.

Namun keinginan dan tekad bulat dari rakyat Papua untuk melepaskan diri dari pemerintah Indonesia justru dihianati oleh cara bermain dua kaki elit politik lokal di Papua yang menghamba kepada elit Jakarta dengan kompromi politik yang kemudian mengeluarkan “gula-gula” berupa UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus (OTSUS) Papua.

Otonomi khusus yang telah berjalan selama 19 tahun telah terbukti tidak membawah perubahan apapun, khususnya bagi rakyat Papua, kondisi objektif yang dialami rakyat Papua sangat jauh dari kata sejahtera, berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masih terus terjadi, hak-hak dasar orang asli Papua (OAP), kondisi kesehatan dan pendidikan yang begitu buruk menjadi bukti kuat bahwa otonomi khusus telah GAGAL di Papua.