(Almarhum) OTSUS PERSOALAN PAPUA, BICARALAH DENGAN ULMWP - Dogaiye Post

Breaking

Home Top Ad

No Dialog; Yes Referendum

SEGERA

Bebaskan Tahanan Politik Papua

Tuesday, July 14, 2020

(Almarhum) OTSUS PERSOALAN PAPUA, BICARALAH DENGAN ULMWP




Rest in Place (RIP) OTSUS  Indonesia di Papua
Fhoto: Albert Yatipai


Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Othonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan respon Pemerintah Indonesia terhadap maraknya kebangkitan aspirasi dan perjuangan kemerdekaan papua pasca reformasi Indonesia tahun 1998, setidaknya ada Sembilan (9) peristiwa politik Bangsa Papua yang telah menjadi seluk beluk lahirnya Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yaitu :

Maraknya demonstrasi tuntutan pelanggaran HAM di Papua
Surat Konggres Amerika Serikat Tanggal 22 Mei 1998 dan surat RFK Memorian menyangkut pelanggaran HAM di Papua dan desakan untuk dilakukan dialog mengenai status politik papua
Maraknya aksi Pengibaran Bintang Kejora di seluruh wilayah papua
Pendirian Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya (FORERI) pada 24 Juli 1998 di Jayapura.
Kunjungan  tim pencari fakta DPR RI ke Papua tanggal 27 Juli 1998 berkaitan dengan tuntutan kemerdekaan Papua oleh masyarakat Papua.
Deklarasi 01 Agustus 1999, sejumlah komponen masyarakat di Papua Barat menyepakati perlunya kemerdekaan Papua lepas dari NKRI.
Pertemuan tim 100 dengan Presiden B.J. Habbie di Istana Negara Jakarta pada 26 Februari 1999, dimana 100 orang perwakilan Rakyat Papua dengan tegas menyampaikan keinginannya untuk merdeka dan lepas dari kekuasaan NKRI
Musyawarah Besar Papua pada tanggal 23 – 26 Februari 2000.
Kongres Rakyat Papua II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei – 04 juni 2000 di gedung olahraga (gor) cendrawasih Jayapura dengan mengangkat tema : “Mari Kita Meluruskan Sejarah Papua Barat” dan sub tema : “Rakyat Bangsa Papua Bertekad Menegakkan Demokrasi Dan HAM Berdasarkan Prinsip-Prinsip Kebenaran Dan Keadilan Menuju Papua Baru”
Dengan adanya peristiwa politik rakyat papua diatas, pemerintah Indonesia kemudian mulai mengambiljalan pintas untuk memberlakukan otonomi khusus bagi provinsi papua sebagai win-win solution agar rakyat papua tetap berada dalam nkri dan tidak lagi menyuarakan kemerdekaan bagi papua.

Kematian Otsus Dalam Implementasinya
Sejak Otsus diberlakukan di Provinsi Papua pada 2001, maka sebagai Kompromi Politik (Win Win Solution) penyelesaian status politik Papua kemudian diatur bersama dalam amanat Keberpihakan (Affirmative Action), Perlindungan (Protection) dan Pemberdayaan (Empowering) terhadap Orang Asli Papua. Dalam keseluruhan isi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 tahun 2001 juga diatur dalam kekhususan untuk Papua, dengan kata lain Otshus adalah kemerdekaan bagi Papua bila dijalankan secara adil, benar dan sungguh-sungguh oleh Pemerintah Indonesia di Papua.
Namun dalam implementasinya, perjalanan otsus sangat bertolak belakang dengan kemauan rakyat Papua hingga realitasnya otsus benar-benar gagal dan berjalan tidak sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Dr. Socratez Yoman dalam bukunya “Suara Gembala” juga menjelaskan Otsus sebagai mesin pembunuh masa depan rakyat Papua yang tidak jauh berbeda dengan Pepera 1969 Jilid II, sehingga Otsus juga dapat disebut sebagai lembaga yang memperpanjang penderitaan, tetesan dan cucuran air mata darah penduduk asli Papua. Selain itu, dalam buku “Tenggelamnya Rumpun Melanesia” yang ditulis Sendius Wonda, Otsus dijelaskan sebagai suatu tawaran yang mutlak adalah kepentingan dan kebijakan secara politik, ekonomi dan keamanan terhadap rakyat semesta alam di Papua Barat tanpa menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) orang Papua terlebih dahulu, sehingga Otsus dinilai semata-mata sebagai upaya untuk membungkam aspirasi Rakyat Papua yang menuntut agar adanya keadilan, kejujuran, pengakuan hak dan kedaulatannya sebagai bangsa yang merdeka diatas tanahnya sendiri.

Dalam mencermati Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua, menurut Timotius Murib (Ketua MRP) dalam kata pengantar buku (Dumupa, Yakobus : Demokrasi Tidak Harus Lansung), ada empat (4) masalah besar dalam implementasi uu Otsus Papua, yaitu;
Pertama adanya upaya pelemahan (pelucutan kekuatan) UU Otsus Papua oleh berbagai pihak melalui berbagai gugatan hukum (Judicial Review) terhadap isi muatan (pasal dan ayat) Undang-Undang tersebut.
Kedua, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dilaksanakan secara tidak konsisten, sehingga banyak menimbulkan konflik hukum yang sangat serius. K
 selalu ada perbedaan penafsiran isi muatan (pasal dan ayat) oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian berdampak pada implementasi UU Otshus Papua yang keliru. Dan yang Keempat, adanya penyalahgunaan Dana Otsus dengan maraknya tindakan korupsi yang kebanyakan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Keempat (4) masalah diatas inilah yang kemudian menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dari penerapan atau “kematian” Otsus Papua itu sendiri, yakni tidak tercapainya keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.
Sebagai contoh kasus, pada 2006 Tim Universitas Negeri Papua (UNIPA) telah mengadakan penelitian dan analisis terkait penggunaan dan pemanfaatan dana otsus papua dan dalam laporannya, terdapat dana otshus sebanyak 40% untuk Provinsi Papua yang dipakai tidak sesuai dengan belanja pegawai yang sebenarnya, sehingga berlawanan dengan tujuan dan latar belakang UU Otsus Papua itu sendiri, padahal seharusnya dipakai tidak satu paket dengan pembahasan RAPBD Provinsi Papua dan perlu melibatkan MRP untuk merencanakan bersama demi kepentingan masyarakat sesuai amanat UU Otshus Nomor 21 Tahun 2001 (Yoman, Socratez : Pemusnahan Etnis MELANESIA, Hal. 137).
Rakyat Papua juga telah melakukan protes terhadap implementasi Otshus yang telah gagal melalui aksi demonstrasi besar-besaran di Kota Jayapura dengan mengantarkan Peti Mati dan Salib sebagai symbol Kematian Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ke kantor Majelis Rakyat Papua (MRP). Sehingga, saat ini rakyat papua sudah menganggap UU Otshus Papua tidak lebih dari sebuah “Mayat Hidup” yang di pertahankan elit-elit lokal Papua dan Jakarta demi kepentingan politik, ekonomi dan keamanan hanya untuk mempertahankan jargon NKRI harga mati diatas tanah dan penderitaan rakyat papua.

Kembali Ke Akar Persoalan Papua
Otonomi Khusus Papua memang bukan akar persoalan papua, sebab otonomi khusus sendiri lahir dari aspirasi rakyat papua yang berkehendak untuk merdeka sebagai jalan penyelesaian dan solusi secara tuntas akar persoalan papua yang sesungguhnya. Jadi pertanyaanya, apa sebenarnya akar persoalan papua ?.
Jawabannya dengan jelas di tulis oleh Gembala Socratez Sofyan Yoman dalam bukunya “Pemusnahan Etnis Melanesia”, yaitu Sejarah Papua Barat yang dimulai dari tahun 1952, dimana Pemerintah Belanda mulai mengakui Penentuan Nasib Sendiri Bangsa Papua sebagai suatu hak dalam kaitannya dengan pasal 73 Piagam PBB dan mulai menyiapkan Bangsa Papua untuk kemerdekaannya. Dijelaskan juga bahwa akar persoalan papua lainnya adalah sejarah panjang Operasi Militer dan Pelanggaran HAM sambil memboncengi Program Transmigrasi penduduk Melayu ke Tanah Papua Barat yang dimulai sejak dikeluarkannya Maklumat Trikora 19 desember 1961 oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden Indonesia.

Perjanjian New York (New York Agreement) 15 Agustus 1962 dan Perjanjian Roma (Roman Agreement) 30 September 1962 yang tidak pernah melibatkan penduduk asli papua juga merupakan akar persoalan papua yang harus diselesaikan secara adil dan bermartabat, termasuk juga penyerahan teritori Papua Barat secara sepihak oleh Pemerintah Belanda kepada UNTEA (Badan PBB) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Indonesia juga telah mencederai hak dan martabat Penduduk Asli Papua sebagai pemilik Negeri dan Tanah Papua.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah mengkaji dan menemukan  4 (empat) Akar Persoalan Papua dalam laporan penelitiannya yang berjudul Papua Road Map, disebutkan sebagai berikut :
Sejarah dan Status Politik Papua sejak diintegrasikan kedalam Republic Indonesia
Operasi Militer dan Pelanggaran HAM terhadap Orang Asli Papua
Marjinalisasi terhadap Orang Asli Papua
Kegagalan pembangunan dalam segala aspek kehidupan di Papua
Beberapa jawaban penjelasan diatas merupakan akar persoalan papua yang sebenarnya dan sesungguhnya, Otonomi Kushus bukan akar persoalan papua tetapi hanya merupakan sebuah sandiwara politik Indonesia untuk memperpanjang praktek halus Penjajahan dan Kolonisasi terhadap Orang Papua yang tidak jauh bedah dengan sebutan PEPERA 1969 Jilid II.
SOLUSI FINAL BICARA  DENGAN ULMWP
Sejarah panjang perjuangan dan perlawanan rakyat papua dalam menyuarakan hak penentuan nasib sendiri untuk merdeka dan berdaulat diatas tanahnya, telah memberikan banyak makna dan pelajaran penting dalam rana perjuangan, sehingga kehadiran otshus bagi masyarakat papua tidak begitu penting karena pemerintah Indonesia tidak pernah menunjukan ketulusan dan kesungguhannya dalam membangun papua seutuhnya, Indonesia tidak membutuhkan manusia papua, tetapi hanya membutuhkan tanah dan sumber daya alam papua yang penuh dengan madu dan susu (Wonda, Sendius : Tenggelamnya Rumpun Melanesia, Hal. 187).
Pada 2014 bertempat di Negara Vanuatu, rakyat papua telah bersatu dan melahirkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai wadah repretatif perjuangan rakyat papua untuk mencapai kedaulatannya. Dalam kurun waktu singkat (2014-sekarang), ULMWP telah berhasil membangun diplomasi dan solidaritas di berbagai belahan dunia internasional, sehingga dukungan untuk penentuan nasib sendiri bagi bangsa papua terus bergemah dimana-mana.
Dalam perkembangannya juga, status ULMWP saat ini dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah sebagai Observer (Pengamat) dan Indonesia berada dalam deretan anggota asosiasi. Dengan kata lain, ULMWP dan Indonesia berada dalam satu meja MSG.
Oleh sebab itu, diakhir tulisan ini, penulis ingin sampaikan solusi final bahwa, almarhum otshus 2001 ataupun mayat otshus plus 2021 itu bukan akar persoalan papua, tetapi akar persoalan papua yang sebenarnya dan sesungguhnya adalah sejarah papua barat yang di palsukan oleh Indonesia, yakni status Politik Papua Barat Yang Belum Final, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Atas Tanah Papua Barat, Marjinalisasi Dan Terpinggirnya Orang Asli Papua serta Kegagalan Pembangunan Dalam Segala Aspek Kehidupan Di Papua.
Maka dari itu, sudah saatnya para elit politik Jakarta dan papua berhenti bermain Sandiwara Politik dengan tawaran-tawaran seperti; Otshus Plus, Pekan Olahraga Nasional (PON), Daerah Otonomi Baru (DOB) / Pemekaran dan sejenisnya, tetapi kini saat dan waktunya untuk sadar, berhenti dan serius untuk bicara dengan ULMWP demi masa depan rakyat papua diatas tanah ini.
Terimakasih.



Penulis : Albert Yatipai
 Mahasiswa STISIP Silas Papare Jayapura



No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Terimakasih anda sudah bagikan