Koruptor Bebas Tanpa Syarat, Sama Saja Indonesia Masih Cinta Kejahatan - Dogaiye Post

Breaking

Home Top Ad

No Dialog; Yes Referendum

SEGERA

Bebaskan Tahanan Politik Papua

Saturday, May 2, 2020

Koruptor Bebas Tanpa Syarat, Sama Saja Indonesia Masih Cinta Kejahatan

vk
Veronika Koman, Pengacara Ham 




Opini, Koruptor bebas dari Penjarah sedangkan para Aktivis dan sendal jepit masih di penjarah. berarti Indonesia Produsen Kejahatan. Indonesia Masih Cinta Penjahat. hukum indonesia sangat berat sebelah itulah hukum Indonesia berlakukan hukum Mafia.
(ringkasan diskusi Live di yutube, Bersama Veronika Koman dan Kawans)
Akses keadilan bagi masyarakat saat ini merupakan sesuatu yang hakiki, karena sebagaimana dicantumkan dalam konstitusi Negara (Undang - Undang Dasar 1945) bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara termasuk rakyat miskin. Dalam kerangka keadilan negara harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua warga negaranya, termasuk untuk mendapatkan bantuan hukum. Namun dalam kenyataannya ketika berhadapan dengan hukum hak-hak orang miskin kadang tidak terpenuhi karena keterbatasan pengetahuan akan hal tersebut ataupun keterbatasan "anggaran" untuk menggunakan jasa pengacara untuk membela kepentingan hukumnya. Demikian suatu bangsa yang tertindas dalam sebuah peraktek hukum kriminologi tentu akan mendapatkan nasib hukum tak pasti.
HUKUM INDONESIA SEHARGA RUPIAH
Saya memprotes kebijakan hukum negara Indonesia terhadap activist kemanusian pembela ras Bangsa Melanesia (berkulit Hitam) melalui salah satu media nasional (9/4/20) “Mendesak Pemerintah Provinsi Papua Hendak Menangani tujuh Tapol di Kaltim” sementara 30.000an Napi Koruptor dibebaskan tanpa syarat untuk mencegah Covid19. kemudian pelaku rasial Tri Susanti di bebaskan 2019 tanpa proses hukum. Itu yang saya pernah menulis opini tentang “Hukum Indonesia Seharga Rupiah” Pada Tahun 2018 di tabloid Jubi. Sebenarnya pelaku harus di hukum selama lima tahun sesuai proses UU penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis sejak 2008 bahwa setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan rasa benci berdasarkan diskriminasi ras dan etnis terancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun. Apalagi di tengah covid19 sangat mengancam akses mulai dari akses ekonomi, politik, agama, sosial dan hukumpun dalam pemantauan rasis/ malas tahu karena orang dalam gila (ODG) para petinggi negara karena dalam negara Indonesia tidak menang apapun data lengkap, dan sebagus apapun di negara ini Kata Veronika Koman Melalui diskusi Live streaming melalui Youtube tentang pembebasan para tapol papua dan demokrasi Indonesia kedepan. Berdasarkan Veronika Koman dalam tanggapan gugutan Hukum Perdata tidak pernah menang karena pengadilan milik penguasa.
Napi koruptor di bebaskan dalam rangka menghindari penyebaran Virus Corona atau penyakit Covid19 ketentuan itu diatur dalam keputusan menteri hukum dan HAM Bernomor: M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, keputusannya sudah di ambil ahli oleh Intenasional Human Right Of United Nation menginstruksikan bahwa diseluruh belahan dunia hendak bebaskan Narapidana demi mencegah penyebaran covid-19 tanpa syarat terhadap setiap negara wajib melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap warga negara dalam ganasnya covid 19. Pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan Anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara dari penyebaran Covid-19," Intruksi negara terhadap Narapidana koruptor dibebaskan sedangkan Napi rakyat miskin dan para aktivis masih di rutan terindikasi penerapan hukum tidak merata padahal sampai sekarang Lembaga overspace yang seharusnya menjaga jarak sosial.

Negara sudah kehilangan Hukum, Hukum Indonesia kadang disebut sebagai Panglima tertinggi tetapi fakta sekarang membuktikan hukum hanyalah kata-kata belaka, seharusnya negara melindungi rakyat kecil melaingkan menyelamatkan Koruptor dari pelanggaran. Diantara Napi yang bebas dari rutan maupun lembaga tidak ada satupun korban tahanan rasisme Papua. kemudian perempuan Papua (kader Partai Perindo) yang di tahan karena dugaan mengibarkan bendera bintang kejora Ibu Sayang Mandabaya masih menyusui anak bayinya dalam trali besi negara malas tahu entah ada ancaman covid 19. adapula Aktivis dari Maluku Satu darah dan Aktivis papua lainya dibiarkan saja dalam trali besi agar covid 19 membunuh mereka itulah hak hidup warga negara Indonesia. Indonesia tidak dilindungi sama sekali terhadap rakyat kecil.
NEGARA INDONESIA RASIS DALAM PENERAPAN HUKUM
Solusi menerima hak hidup, hak mendapatkan jaminan kesehatan, melindungi dan memberikan kepastian hukum (Rule Of Law) following up intruksi PBB seperti di dunia lain membebaskan para Napi tanpa syarat, tanpa memila dan tanpa memilih. Mereka bebas dari penjara bukan selamat tetapi masih mewaspadai ancaman covid 19 yang mematikan ketimbang hukuman.
1. Negara Indonesia beranggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sepatutnya mengapresiasi keputusan mutlak PBB dalam perlindungan keselamatan warga negara tanpa membedahkan ras, sudut pandang, elemen dan lain sebagainya. Menghargai hukum sebagai pagar negara Indonesia karena di mata hukum setiap manusia sama kedudukunya.
2. Rakyat Papua adalah bangsa korban rasisme dan masih saja korban rasis hukum terlihat hukumnya tidak merata. kami menuntut agar segera bebaskan setiap napi asal Papua, karena mereka perlu hidup, mereka bukan pengacau seperti koruptor, sesungguhnya mereka adalah aktivis kemanusian, aktivis pembela kebenaran untuk rakyat yang menderita.

Negara berorientasi rakus, mengintimidasi kaum lemah salah di benarkan dan benar disalahkan berarti Papua melaporkan PBB saja atas ketidak patuhan perintah PBB membebaskan semua makluk dari tahanan guna mencegah covid 19.
1. Mendukung, Veronika Koman dan Jeneffer Robinson Laporkan stuasi di Indonesia dimana Hukum Indonesia lalai menerapkan dan mengaku Data pelanggaran HAM Papua itu Sampah oleh Mafud MD.
2. Berdasarkan beberapa bukti terindikasi COVID 19 di rumah tahanan, saya baca Facebook Pribadi Basoka Logo (Kepala Biro ULMWP) adalah satu diantara tahanan politik di polresta Jayapura Papua mengaku salah satunya telah dinyatakan Positif setelah Periksa, dan sebelum periksakan dirinya sudah bersamaan tinggal dalam rumah tahanan merupahkan satu scenario sengaja di buat oleh Interpol Indonesia.
3. Ada tiga napi dinyatakan Postif COVID 19 di kejari jaksel karena keterlambatan mengambil keputusan pembebasan napi.
UU DI INDONESIA HANYA SAMPAH

Dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara kolektif dikala ancaman wabah Covid 19, selamatkan semua warga negara atas kedudukan secara moderat tidak mempolitisasi tidak keberpihakan sewenang para borjuis. Negara Indonesia kadangkala gagal atas konsep akal sehat, Negara Indonesia belum mengerti bahwa negara Kuat karena masyarakat jelata yang sewenang menderita di trali besi tanpa pertolongan seakan tak ada hukum, nilai kemanusian, keadilan dan kebenaran telah tenggelam dalam kepentingan kapitalis dan kolonilis petinggi negara.
Opini yang semakin berkembang saat ini, masyarakat semakin banyak menuntut bantuan kepada pemerintah, jadi harapan kita bersama adalah agar dapat bersinergi untuk membantu masyarakat khususnya yang kurang mampu untuk memperoleh haknya dalam bantuan hukum, Selain itu bantuan sedang mengalir kemana saja di tengah COVID19 untuk masyarakat mendapatkan hak hidup dan hak menerima bantuan tetapi bedah dengan nasib para narapidana di trali besi. Mereka tidak menerima bantuan bama apalagi Hukum menghinati mereka sesungguhnya, Mereka kalah dari Hak Warga Negara, Mereka terancam Covid 19 di trali besi
Negara Indonesia sudah terkenal sebagai negara Hukum, entalah hukum teroris yang terpelihara tetap disebut Negara Hukum Teroris. Sekuat-kuatnya teroris segala kekuasan dan kekuatan mengiisolasikan diri Berwaspada atas COVID19 si jago yang mematikan.
Untuk itu desakan kami terhadap Negara Indonesia mengeluarkan para narapida yang masih ada di penjara, mereka butuh hidup dan selamat dari wabah seperti para napi koruptor. Filosofi Hukum 28D UUD 1945 melindungi dan memberikan kepastian hukum itulah rule of Law. Indonesia mengakui 45 sebagai muka dima bebaskan masyarakat Papua untuk mengatur sendiri di wilayhanya Bersama bangsanya sendiri.

Ago_____

2 comments:

Post Bottom Ad

Terimakasih anda sudah bagikan