Papua Mencari Jalan Resolusi Konflik di Tengah Implementasi Otonomi Khusus Papua - Dogaiye Post

Breaking

Home Top Ad

No Dialog; Yes Referendum

SEGERA

Bebaskan Tahanan Politik Papua

Monday, March 2, 2020

Papua Mencari Jalan Resolusi Konflik di Tengah Implementasi Otonomi Khusus Papua

Doc. Pribadi.



Oleh: Yubal Awega Nawipa

Pendahuluan

UU Nomor 21/2021 tentang Otonomi Khusus Papua merupakan perundang-undangan yang diberlakukan Negara dalam upaya meredam suara Papua Merdeka. Karena itu Negara berdalih dengan memberikan alternatif Otsus tujuannya menyelesaikan konflik ketimpangan Politik, sosial dan budaya, juga dalam rangkah membangun kepercayaan rakyat Papua terhadap Pemerintah Pusat yang sudah lama hilang akibat integrasi Papua kedalam bingkai Indonesia yang sepihak tersebut puncaknya telah menimbulkan dikotomi yaitu kubuh yang menerima integrasi dan kubuh yang tidak menerima integrasi. Keadaan ini berlangsung selama rezim Soekarno dan masih berlanjut di rezim Soeharto yang identikan dengan otoriter sentralistis tersebut runtuh  pada 21 Mei 1998. Kedua kubuh tersebut masih belum juga padu tetap mempertahankan argumentasi masing-masing sampai masa otonomi khusus sekarang.

Tetapi pasca peristiwa tumbangnya rezim Seoharto tersebut telah membawa perubahan fundamen, akhirnya bangsa Indonesia mendapatkan udara segar dengan lahirnya demokrasi, artinya yang tadinya dikekang sekarang tidak lagi, kedaulatan penuh ada pada  rakyat sehingga punya kesempatan berpendapat menyampaikan hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal itu juga menjadi momentum bagi orang Papua bersama tokoh gereja, adat, perempuan dan mahasiswa Papua membentuk forum independen diberi nama Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian (Foreri) selanjutnya dijuluki “tim 100” kembali menyuarakan perbaikan ketertinggalan pembangunan serta menyampaikan pernyataan politik rakyat Papua meminta Presiden B.J. Habibie menyelesaikannya dalam bentuk mekanisme perundingan secara demokratis dan bermartabat. Untuk merespon reaksi ini Indonesia sebaliknya melakukan infiltrasi operasi langsung dan tidak langsung, dalam operasi ini Indonesia  berhasil menggugurkan nyawa orang Papua pascareformasi  seperti: 1). Pembunuhan Theys Hiyo Eluay Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) 10 November 2001; 2). Kasus Wamena 6 Oktober 2000; 3). pengibaran bendara Bintang Kejora diatas  menara PDAM di Biak 6 Juli 1998 dan masih banyak kasus-kasus kekerasan.

UU Otsus memuat berbagai harapan dan cita-cita  demi memperbaiki kondisi ketertinggalan, keterbelakangan, keterisolasian, karenanya Indonesia membuka ruang ini agar orang Papua percaya sama Pemerintah Pusat  dengan wacana grand desain berkelanjutan yaitu pembangunan kesejahteraan yang orang Papua melihatnya penuh provokatif ini. Orang Papua berkeyakinan bahwa, sampai kapanpun tidak akan tercapai cita-cita dan harapannya, selama Papua berstatus dijajah. Sebab sesungguhnya tidak ada kesejahteraan dalam negara penjajah.

Selama  negara memakai pendekatan sekuritisasi atau TNI/Polri dalam pembangunan akan jauh lebih buruk hingga turun-temurun. Saat ini diketahui bahwa aktor kerusuhan dan bentrokan semakin deras. Benar yang diprediksikan oleh orang Papua bahwa otsus berubah sedemikian rupa menjadi jembatan mulus bagi para imigrasi termasuk keluar masuknya minuman keras, obat-obat terlarang kesemuannya ternyata bersumber dari negara melalui pihak TNI/Polri menciptakan pintu pemusnahan etnis Melanesia. Wajar, apabila Papua dijadikan sebagai tempat Daerah Operasi Militer dalam rangka pencaharian kenaikkan pangkat melalui mengkambinghitamkan nyawa orang Asli Papua.

Akar Konflik Papua

Pulau yang sekarang kita sebut Papua sebelumnya memiliki banyak nama yang berbeda-beda dari  pangkuan ke pangkuan penjajahan.  Zaman Belanda menyebut Nieuw Guinea, pada masa integrasi 1963 menjadi Irian Barat, Pada era orde baru 1970 sampai reformasi 2000 menyebutnya dengan Irian Jaya, dan kini masa otsus 2001 menjadi Papua adalah daerah konflik sejak prakemerdekaan Indonesia, hal ini semakin mengkristal dan kemudian disusul juga dengan aneksasi Papua secara sepihak melalui  pembicaraan trilateral Belanda, Indonesia dan Amerika (PBB) tanpa elit Papua saat itu. Akhirnya West Papua berhasil diserahkan kepada pemerintah Indonesia oleh pemerintah interim United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) PBB  pada 1 Mei 1963 peristiwa ini menyebabkan sampai sekarang konflik di Papua tidak juga surut bahkan melahirkan pemberontakan fisik maupun non fisik oleh karena perbedaan persepsi mulai ketika terjadi penyatuan Papua kedalam Indonesia, itulah yang menyebabkan Papua menjadi luka membusuk di tubuh Indonesia.

Orang Papua Tidak Percaya Pemerintah Indonesia

Rasa ketidakpercayaan (disturst) orang Papua terhadap Pemerintah bukan muncul setelah melihat dampak otsus baik atau buruknya namun sudah lama bahkan sebelum Indonesia merdeka. Perjalanan panjang antara pemerintah Indonesia dan Papua dalam konflik mengenai politik, ekonomi, sosial dan budaya akhirnya melahirkan rasa tidak percaya terhadap pemerintah Indonesia. Berbagai motif konflik telah melahirkan respon balik yang  berkecondongan negatif terhadap orang Papua di semua bidang.
Tidak usah mundur 20thn ke belakang, di masa otsus ini orang/kelompok yang nekat memperjuangkan keadilan, kebenaran, hak politik, ekonomi, budaya, kepemilikan atas tanah, air, hutan dengan menggelar aksi demonstrasi sebagai warga negara sangat rumit dan sulit mendapatkan jaminan keamanan. Hal inilah yang orang Papua bertanya mana keberpihakan pemerintah pusat dalam kerangka negara demokrasi.? Demokrasi dan Otsus Papua dimadulkan  oleh Jakarta akibatnya orang Papua tidak percaya pemerintah Indonesia. Orang Papua tidak percaya karena seketika menuntut menuntaskan pelanggaran HAM selalu direspon dengan berbagai stigma: separatis, gerakan pengacau keamana (GPK), monyet, tikus dan bahkan dijadikan sampah, aparat negara melakukan tindakan represif  fisik dan nonfisik  serta kekerasan terhadap orang/kelompok reaksioner tetapi juga kepada rakyat sipil terutama anak-anak sekolah sekalipun.

Salah satu contoh ketidakpercayaan orang Papua kepada pemerintah Indonesia tampak dari  penolakan dalam upaya  jalur dialog atau perundingan Indonesia dan Papua supaya melalui dialog tumbuh saling menghargai dan tidak saling mencurigai antara kedua belah pihak untuk membangun perdamaian di Papua. Pemerintah Indonesia selalu keliru dalam melibatkan satuan keamanan dan militer dalam jumlah yang tidak sedikit datang kemudian menjelma berpura-pura  menjadi karyawan infrastruktur jalan, kemudian tiba-tiba menjadi guru di sekolah ibarat Harimau yang tunggu mangsanya itulah skenario buruk sebab ketika rakyat sipil Papua yang mencurigakan melewati tempat ini maka terjadilah penembakan terhadap warga sipil Papua tersebut. Hal semacam ini tidak jarang terjadi sehingga ada baiknya di negara yang menganut konsep pemerintahnya triaspolitika(Pembagian Kekuasaan) mestinya pandai membedakan ruang main diantara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Keterlibatan TNI & Polri dalam pembangunan

Intervensi pihak TNI/Polri dalam pembangunan di Papua menyebabkan terjadinya instabilitas politik, sosial dan budaya mengakibatkan kemiskinan struktural, terlihat karena rendahnya pendidikan, buruknya kesehatan, hancurnya identitas lokal pada akhirnya manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) karena hari-hari dimanapun mereka tinggal kemanapun mereka pergi selalu dihantui dan diintai-intai oleh satuan  Polisi dan Militer. Fenomena ini menimbulkan  dengan eskalasi kekerasan struktural, pembunuhan, penganiayaan, penangkapan, pemerkosaan; kekerasan langsung dan kekerasan struktural ini membuahkan kekerasan kultural, kekerasan ini sebagai motor dari kekerasan struktural dan kemiskinan struktural yang kemudian muncul kebencian, kecurigaan, ketakutan dan beragam stigma terhadap orang asli Papua. Disinilah awal-mula munculnya ketidakpercayaan orang Papua kepada TNI/Polri. Ditengah keadaan yang seperti ini TNI/Polri punya peluang  menerapkan devide et empire (politik adu domba) metode yang identik pada zaman penjajahan Hindia Belanda di Pulau Jawa, siasat yang tepat bertujuan memecah bela persatuan.

 Usaha friksi yang demikian sudah sedang dialami rakyat Papua sejak masa orla, orba bahkan di era otsus, negara hadir dengan tekanan sistem koloni yang berbeda setiap dekade, otomatis dampaknya diskriminasi dan marginalisasi manusia terus mencuat, kekayaan alamnya dieksploitasi tanpa digodok dampaknya. Salah negara adalah mengapa sengketa status  politik Papua  yang merupakan akar konflik dari semuanya ini tidak pernah singgung mencari solusi untuk menyelesaikannya seharusnya tidak hanya meneban batang pohonnya tapi mencabutnya mencabut dengan seluruh akar konfliknya seperti yang Indonesia buat terhadap Aceh supaya kedepan tidak timbul ketimpangan  (gap) dan kerusuhan.  Siapapun kita semua,  mengharapkan hidup tenteram antara Indonesia dan Papua sebagai negara tentangga yang harmonis. Apabila indonesia tidak  menelaah  akar konfliknya maka orang Papua memandang dibalik pemberian otsus negara menyimpan suatu siasat yang paling kejam dan luar biasa buruk. Sekarang orang Papua paham rancangan Jakarta adalah pencitraan dalam kerangka penjajahan, jadi betul sesungguhnya tidak ada kesejahteraan dalam negara penjajahan.

Biasanya negara, dalam hal ini militer dan kepolisian mengklaim negaranya adalah negara Pancasila yang mencakup dimensi realitas, idealitas dan fleksiblitas mereka bersumpa bawa datang dengan nilai-nilai tersebut tetapi rupanya sampai di Papua mereka lupa hal semacam itu dan menerapkan beragam kekerasan. Aparat negara hadir dengan dalih-dalih yang inkonsisten; Pertama, demi membela diri, alasan ini muncul ketika TNI Polri yang bertugas di Papua selalu muncul curiga dan waspada memandang orang Papua sebagai sumber ancaman karena kebanyakan orang indonesia menilai dari bentuk fisik/luar contoh ketika ada wartawan berambut kribo meliput berita, atau orang yang bicara lantang mengenai sejarah Papua langsung dicap  OPM/GPK tanpa identifikasi.  Atau contoh lain, pada waktu mahasiswa Papua dan kaum peduli kemanusiaan melakukan demonstrasi damai tak jarang mendapatkan stigma dengan ujaran rasial dan hal negatif lainnya sehingga tidak mendapatkan jaminan keamanan, implikasinya peningkatan pelanggaran HAM; Kedua, mengatasnakan kepentingan negara, TNI & Polri memanfaatkan negara demi keutuhan dan kepentingan pribadi di dalam perjuangan politik papua “dijadikan tempat mencari jabatan”  ada beberapa daerah Papua yang sering terjadi bentrok/insiden ternyata otaknya adalah pihak yang mengklaim menjaga pertahanan dan keamanan, mereka dengan sengaja ciptakan konflik dalam rangkah meraih pangkat yang lebih besar dari sebelumnya; ketiga, kepentingan bisnis, oleh elit politik dan pemerintah serta elit keamanan dalam pembangunan sehingga orang Papua bilang “otonomi khusus gagal.” Nyatanya benar, karena Otsus diberikan kepada orang Papua tapi uangnya dikucurkan kepada non-Papua akibatnya belum menyentuh pada sasaran kesejahteraan.

Selama puluhan tahun ini indonesia belum mampu mengidonesiakan orang Papua padahal berbagai cara Presiden berserta antek-anteknya berkeringat berjuang menebarkan persuasif propaganda manis terhadap pejuang diplomasi dan gerilya akan tetapi tak pernah berhasil membawa mereka pada jalannya Indonesia akibatnya rakyat menjadi sasaran/target utama mengorbankan nyawa rakyat sipil Papua. Orang Papua tidak percaya Indonesia dengan segala upaya Jakarta yang mau mencuri, memusnahkan, menghilangkan, menghabiskan manusia dan alamnya.

Belakangan  ini Indonesia sempat memperlihatkan kegagalannya atau ketidakmampuannya ditandai dengan TNI/Polri menggerogoti/Menjelma  menjadi guru pangajar di kelas meski bukan  profesinya ‘aneh tapi nyata’ hal ini mengindikasikan bahwa indonesia gagal membangun nasionalismenya secara represi fisik (senjata) sehingga indonesia melancarkan represi psikis kepada anak-anak muda terutama di bangku SD dan sederajatnya. Akankah anak-anak ini tergiur dengan nasionalisme NKRI? Tidak!  Mereka bahkan lebih mengetahui  arti dari penjajahan ini.  Mereka hanya bisa terganggu psikologinya. “Sesungguhnya tidak ada kesejahteraan dalam negara penjajahan”

Kesimpulan

Karena akar masalahnya ada didepan mata, dan sudah jelas, maka dapat mengusulkan bahwa Indonesia segera mengundang dua Organisasi perjuangan Papua Merdeka, yakni United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) untuk melakukan dialog berunding sesuai format LIPI  “dialog sebagai solusi penyelesaian konflik Papua” (Papua Road Map 2011) dengan dimediasi pihak netral yang berpengalaman dan independen.

Ada hal yang perlu dipahami oleh semua orang ialah masalah di Papua itu dikelompokkan dalam dua bagian besar dengan metode penyelesaiannya berbeda yakni permasalahan pembangunan dan permasalahan status politik Papua. Konflik pembangunan mencakup ketimpangan kesejahteraan, sosial, budaya, Pelanggaran HAM, kekerasan diskriminasi dan marginalisasi.

Konflik ketimpangan kesejahteraan dan kekerasan diskriminasi dan marginalisasi ini bisa menyelesaikan melalui pendekatan  pengadilan HAM atau kebijakan pembangunan didalam kerangka OTSUS atau Program percepatan pembangunan lainnya.
Sedangkan koflik Politik ialah mengenai pelurusan sejarah Papua dan gerakan nasionalisme Papua.Tetapi yang menghambat perudingan dialog adalah orang Papua sendiri atas perbedaan persepsi secara vertikal yakni pemerintah dengan rakyat dan horizontal yaitu pejuang Papua maupun antarfaksi yang sampai sekarang belum ada kesamaan persepsi dan belum ditemukan kata sepakat diantara organ-organ perjuangan Papua Merdeka karena itu menimbulkan keraguan pemerintah Indonesia dalam memproses dialog Jakarta-Papua.

Frans Pekey dalam bukunya “[Papua Mencari Jalan Perdamaian 2018]” menawarkan  Dialog inklusif proporsional sebagai pendekatan alternatif yang efektif. Konsep dialog inklusif proprosional merupakan dialog yang mencerminkan pelibatan pihak atau elemen terkait khususnya mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung dan pihak yang menerima dampak konflik,  tetapi dilakukan secara terpisah antara akar konflik politik dan akar konflik pembangunan sosial budaya.

Dengan menata kelola semua hasil dialog secara proporsional dan konsisten menurut akar konfilnya, niscaya akan terwujud perdamaian menyeluruh di Papua, sebagai capaian akhir dari proses menelisik konflik demi resolusi konflik Papua.  Solution dialog politik membicarakan akar konflik politik Papua dengan itu, Indonesia dapat mengungkapkan kebenaran sejarah integrasi Papua sehingga kesepakatan yang dihasilkan melalui dialong politik ini menjadi pengakuan kebenaran. Dengan pelurusan sejarah integrasi politk ini Indonesia harus memastikan diri bahwa siap menerima kebenaran sebagai kesalahan masa lalu noda hitam bangsa Indonesia terhadap  bangsa Papua sehingga memberikan kesempatan kepada rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri dengan menyelenggarakan REFERENDUM digunakan metode Obligatori..


Referensi:
Frans Pekey.2018. Papua Mencari Jalan Perdamaian: Telaah Konflik Dan Resolusi Di Bumi Cenderawasih.Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.





No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Terimakasih anda sudah bagikan